Powered by Blogger.

BLOG STANDAR SAJA BUAT NULIS NULIS DAN NYIMPEN ILMU

berita POPULER+

Showing posts with label DTKS. Show all posts
Showing posts with label DTKS. Show all posts

Sunday, November 29, 2020

Mensos: Apakah Pendamping Berani Mengganti KPM yang Sudah Kelamaan?



JAKARTA (22 November 2020) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos). Mensos Juliari meminta kordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berani ikut “membersihkan” penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan. 

Mensos Juliari mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan, bahwa ada yang 8-10 tahun terus-menerus menerima PKH. Karena kordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS, maka Mensos Ari meminta peran nyata mereka.

 “Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta (22/11). 

 Pesan ini diulang Mensos hari ini, setelah dalam beberapa waktu sebelumnya disampaikan pada beberapa kesempatan, termasuk dalam pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat. 

 Mensos Ari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjanjang dalam pemutakhiran data di atas. 

 Oleh karenanya, Mensos Ari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan. Ia meyakni, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama. 

 Bila hal ini tidak segera diatasi, kata Mensos, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi. “Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kita ganti,” kata Mensos dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 

 Mensos juga mendengar, antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut. “Saya dengat begitu. Harus berani ya. Karena itu kan tugas mulia. 

Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya. Dalam kesempatan itu, Mensos Ari mengapresiasi kinerja pendamping PKH yang selama ini sudah bekerja sangat baik. Ia menegaskan bahwa pendamping PKH adalah ujung tombak dari PKH, dan pendamping pula yang mengimplementasikan PKH di lapangan. 

 “Saya mengajak teman-teman pendamping PKH yang selama ini sudah berkinerja sangat baik,” kata Ari. Pada kegiatan tersebut, Mensos juga memberikan penghargaan kepada pendamping yang berprestasi menghantarkan KPM PKH sehingga banyak yang graduasi. “Tadi juga kita sudah memberikan apresiasi penghargaan, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke seluruh pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga,” ungkapnya. 

Published: By: Admin - November 29, 2020

Wednesday, November 25, 2020

PENANDATANGAN MOU PEMUTAHIRAN DTKS KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN BPS UNTUK TAHUN 2021

Kementerian Sosial menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk keperluan pemutakhiran data penduduk miskin dan kerja sama untuk memastikan proses pemutakhiran data selesaikan Juli 2021. "Hari ini,  telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) kedua lembaga. Kami siapkan lebih dari 100 ribu petugas yang akan bekerja memutakhirkan data. Dan ini perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran data judul bisa,"  kata Sekretaris Jenderal Hartono Laras usai acara penandatanganan PKS dengan Sestama BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta (11/11).

Menurut Sekjen Kemensos,  Penandatanganan PKS ini sebagai tindak lanjut dari MOU Kemensos dan BPS  yang telah dilaksanakan 2018, khususnya dalam pemutakhiran DTKS yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan harus selesai pada bulan Ramadhan Juli 2021.

Dalam DTKS Kemensos terekam 40% data penduduk dengan tingkat penghasilan terendah. Kemensos akan meningkatkan data warga miskin dan  lebih banyak,  yakni 60% sejalan dengan dampak pandemi yang meningkatkan jumlah orang miskin. 


INFO SELENGKAPNYA 

Published: By: Admin - November 25, 2020