PENDAMPING PKH LAMPUNG SELATAN MULAI PEMUTAHIRAN TAHAP 1 2022

Lampung Selatan, 09-11-2021- Pendamping PKH diKabupaten Lampung Selatan, dipengujung tahun 2021 segera melakukan pemutahiran data KPM untuk mendapatkan data yang valid KPM PKH.

seperti kita ketahui siklus pemutahiran data dilakukan oleh pendamping, jika KPM mengalami perubahan data baik secara data administrasi ataupun komponen PKH.

SIKLUS PKH 

#PPKHLAMPUNGSELATAN

#PKHLAMPUNG

#PKH

#BANSOSPKH

#KEMENSOSRI

LINK untuk pemutahiran atau LINK

Published: By: Admin - November 09, 2021

Mensos: Apakah Pendamping Berani Mengganti KPM yang Sudah Kelamaan?

JAKARTA (22 November 2020) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos). Mensos Juliari meminta kordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berani ikut “membersihkan” penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan. 

Mensos Juliari mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan, bahwa ada yang 8-10 tahun terus-menerus menerima PKH. Karena kordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS, maka Mensos Ari meminta peran nyata mereka.

 “Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta (22/11). 

 Pesan ini diulang Mensos hari ini, setelah dalam beberapa waktu sebelumnya disampaikan pada beberapa kesempatan, termasuk dalam pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat. 

 Mensos Ari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjanjang dalam pemutakhiran data di atas. 

 Oleh karenanya, Mensos Ari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan. Ia meyakni, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama. 

 Bila hal ini tidak segera diatasi, kata Mensos, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi. “Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kita ganti,” kata Mensos dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 

 Mensos juga mendengar, antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut. “Saya dengat begitu. Harus berani ya. Karena itu kan tugas mulia. 

Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya. Dalam kesempatan itu, Mensos Ari mengapresiasi kinerja pendamping PKH yang selama ini sudah bekerja sangat baik. Ia menegaskan bahwa pendamping PKH adalah ujung tombak dari PKH, dan pendamping pula yang mengimplementasikan PKH di lapangan. 

 “Saya mengajak teman-teman pendamping PKH yang selama ini sudah berkinerja sangat baik,” kata Ari. Pada kegiatan tersebut, Mensos juga memberikan penghargaan kepada pendamping yang berprestasi menghantarkan KPM PKH sehingga banyak yang graduasi. “Tadi juga kita sudah memberikan apresiasi penghargaan, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke seluruh pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga,” ungkapnya. 

Selengkapnya

Published: By: Admin - November 29, 2020

Petunjuk Teknis Graduasi KPM PKH Tahun 2020

Kementerian Sosial tengah menyiapkan aturan main percepatan proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Aturan main tersebut berupa Petunjuk Teknis (Juknis) yang dapat dijadikan pegangan pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazarudin, menjelaskan Pendamping PKH harus dapat memperbanyak jumlah KPM PKH yang mengundurkan diri atau graduasi. Oleh karena itu, ia sangat menyambut baik adanya aturan main berupa Juknis. (  dikutip dari website resmi kementerian sosial RI) 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS GRADUASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2O2O 

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, 

Mengingat : 

• bahwa dalam rangka pelaksanaan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2O2O yang menjadi indikator keberhasilan agar sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan; 

• bahwa dalam rangka pelaksanaan graduasi Program Keluarga Harapan agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi; 

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2O2O;

Selengkapnya silakan sobat Download Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2O2O.

silahkan di download di sini

untuk power point klik gambar berikut

Published: By: Admin - November 25, 2020

Mensos Targetkan Graduasi KPM PKH Sebesar 30 Persen pada 2021

Mensos Juliari P Batubara bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin bersama Bupati Simalungun JR Saragi (kiri) memberikan penghargaan kepada pendamping pkh yang berhasil menggraduasi keluarga penerima manfaat terbanyak di kabupaten simalungun, hari ini.(Dokumentasi Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI) Penulis Nicholas Ryan Aditya | Editor Kristian Erdianto Add caption

Menteri Sosial Juliari P Batubara mewacanakan peningkatan target graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari 10 persen pada 2020 menjadi 30 persen pada 2021. Tercatat, ada 10 juta KPM pada 2021. Peningkatan jumlah graduasi ini memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi atau tidak lagi menjadi penerima manfaat. "Kalau Pak Dirjen bilang target graduasi 10 persen, maka saya bilang jika perlu 30 persen pada tahun depan," kata Juliari dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2020). 

Pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi. "Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mendampingi tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH," tutur dia. 

Published: By: Admin - November 13, 2020