PENDAMPING PKH LAMPUNG SELATAN MULAI PEMUTAHIRAN TAHAP 1 2022

Lampung Selatan, 09-11-2021- Pendamping PKH diKabupaten Lampung Selatan, dipengujung tahun 2021 segera melakukan pemutahiran data KPM untuk mendapatkan data yang valid KPM PKH.

seperti kita ketahui siklus pemutahiran data dilakukan oleh pendamping, jika KPM mengalami perubahan data baik secara data administrasi ataupun komponen PKH.

SIKLUS PKH 

#PPKHLAMPUNGSELATAN

#PKHLAMPUNG

#PKH

#BANSOSPKH

#KEMENSOSRI

LINK untuk pemutahiran atau LINK

Published: By: Admin - November 09, 2021

Mensos: Apakah Pendamping Berani Mengganti KPM yang Sudah Kelamaan?

JAKARTA (22 November 2020) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos). Mensos Juliari meminta kordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berani ikut “membersihkan” penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan. 

Mensos Juliari mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan, bahwa ada yang 8-10 tahun terus-menerus menerima PKH. Karena kordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS, maka Mensos Ari meminta peran nyata mereka.

 “Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta (22/11). 

 Pesan ini diulang Mensos hari ini, setelah dalam beberapa waktu sebelumnya disampaikan pada beberapa kesempatan, termasuk dalam pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat. 

 Mensos Ari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjanjang dalam pemutakhiran data di atas. 

 Oleh karenanya, Mensos Ari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan. Ia meyakni, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama. 

 Bila hal ini tidak segera diatasi, kata Mensos, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi. “Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kita ganti,” kata Mensos dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 

 Mensos juga mendengar, antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut. “Saya dengat begitu. Harus berani ya. Karena itu kan tugas mulia. 

Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya. Dalam kesempatan itu, Mensos Ari mengapresiasi kinerja pendamping PKH yang selama ini sudah bekerja sangat baik. Ia menegaskan bahwa pendamping PKH adalah ujung tombak dari PKH, dan pendamping pula yang mengimplementasikan PKH di lapangan. 

 “Saya mengajak teman-teman pendamping PKH yang selama ini sudah berkinerja sangat baik,” kata Ari. Pada kegiatan tersebut, Mensos juga memberikan penghargaan kepada pendamping yang berprestasi menghantarkan KPM PKH sehingga banyak yang graduasi. “Tadi juga kita sudah memberikan apresiasi penghargaan, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke seluruh pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga,” ungkapnya. 

Selengkapnya

Published: By: Admin - November 29, 2020

MENTERI SOSIAL : Wacanakan 30 Persen Graduasi KPM PKH Tahun 2021

APPRECIATION DAY PKH TAHUN 2019

Peningkatan jumlah graduasi ini untuk memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah merasakan manfaat PKH bisa menggantikan mereka yang telah graduasi.

"Kalau Pak Dirjen bilang target graduasi 10%, maka kalau saya, jika perlu naik jadi 30% pada tahun depan," jelas Juliari saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Kabupaten Simalungun, Kamis (12/11).

 

Untuk dapat mencapai target tersebut, dikatakan Juliari, perlu kerja keras pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi, tetapi enggan melakukannya.

 

"Dalam menjalankan tugasnya, pendamping PKH tidak hanya bertugas mendampingi saja, tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH," tambah mantan ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) dua periode tersebut.

Ada dua macam proses graduasi KPM PKH, yaitu graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri. Juliari menjelaskan pendamping PKH harus memahami proses tersebut.

 

"Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih aja dapat bantuan. Ini sudah passive income. Ini melanggar prinsip kemanusiaan. Ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan, masih aja dapat PKH. Jangan sampai itu terjadi lagi," jelas Ari, sapaan akrab Mensos.

 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah telah menetapkan target tingkat kemiskinan menjadi 7% hingga 6,5% pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu, PKH sebagai program nasional dalam hal pengentasan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan Presiden. 

 

"Kuota PKH 10 juta KPM itu sangat besar dan sangat signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Tapi, masalahnya 95% penerimanya itu-itu saja. Ini tidak bisa menurunkan kemiskinan jika masih terus berlanjut," imbuhnya.

INFO SELENGKAPNYA

Published: By: Admin - November 25, 2020

Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai sampai Akhir 2021

Perbesar

Penyaluran Bantuan Sosial Beras dan BST Tahap VII di Surabaya.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memastikan akan memperpanjang program bantuan sosial (bansos) tunai atau BST bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 hingga 2021.

Juliari menyampaikan, ia telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap melanjutkan sejumlah program bansos tunai pada kurun waktu Januari-Juni 2021. Tapi khusus untuk bansos tunai yang bersifat reguler, pemerintah disebutnya akan mengalokasikan bantuan tersebut hingga Desember 2021.

"Beberapa program akan langsung kita jalankan juga di Januari 2021. Baik yang sifatnya reguler yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan juga yang bantuan sosial tunai. Kita akan jalankan di bulan Januari 2021," jelasnya, Rabu (4/11/2020).

"Untuk yang reguler tentunya sepanjang tahun, Januari-Desember 2021 dengan indeks dan target yang sama. Namun yang bansos tunai saat ini memang masih kita anggarkan dari Januari ke Juni saja," dia menekankan.

Senada, Kepala Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin menuturkan, Jokowi sedari awal memang konsisten memberikan arahan agar semua rakyat yang terkena dampak pandemi paling besar harus dibantu.

"Jadi saya rasa, baik penyerapan sampai Desember maupun tahun depan kita akan tetap fokus agar program-program di dalam kategori perlindungan sosial, baik itu yang ada di Kemensos, Kemenaker, maupun kementerian/lembaga lain," tuturnya.

Selanjutnya, Budi mengatakan, Jokowi juga mengarahkan pemerintah untuk mengejar UMKM dalam memberikan bansos. Sebab, UMKM menyerap sekitar 90 persen dari tenaga kerja nasional, dan menyumbang kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 50 persen lebih.

"Jadi kita juga akan konsisten mengejar ini. Kebetulan program UMKM yang kedua setelah program perlindungan sosial, dan rencananya tahun depan akan kita kejar terus," ujar dia.

sumber : Liputan 6

Maulandy Rizky Bayu Kencana

04 Nov 2020, 16:45 WIB

Published: By: Admin - November 14, 2020

Dokumentasi

Published: By: Admin - July 31, 2020

MONITORING VALIDASI CALON PESERTA KPM PKH, SALASI TEGASKAN PENDAMPING PKH HARUS CERMAT DALAM MELAKUKAN VALIDASI CKPM PKH

Kordinator PKH Lampung Selatan2 Salasi, hari ini, melakukan monitoring validasi perluasan calon penerima bantuan sosial PKH.
Monitoring dilakukan di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung. Monitoring dilakukan untuk memastikan program bantuan jaring pengaman sosial dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Monitoring terus kami lakukan, dari desa ke desa, apakah dalam prosesnya sudah benar tepat sasaran atau belum, sekaligus mempertegas kepada Calon KPM PKH bahwa mereka baru calon maknanya bisa  menjadi peserta KPM PKH sebaliknya bias jadi mereka gagal Menjadi peserta KPM PKH tahun 2020,” katanya.

Ia mengungkapkan, pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tepat sasaran atau tidak bisa dilihat tingkat akurasinya dari proses pendataan dilapangan. Apakah sudah melibatkan RT, RW, kepala dusun dan Kepala Desa atau belum. Selanjutnya dicek dengan cermat, data dari calon Keluarga penerima manfaat sudah sesuai ‘by name by adress’ atau sesuai nama dan alamat.

“Setiap celah yang memungkinkan akan menimbulkan permasalahan harus diperbaiki. Terpenting, penerima manfaat harus tepat sasaran,” ucap salasi.

Salasi- sapaannya, menyampaikan jika berdasarkan data jumlah calon keluarga penerima manfaat (CKPM) di Tanjung Ratu berjumlah 106 CKPM PKH.
"Mereka kita validasi lagi, apakah mereka layak atau tidaknya menerim bantuan ini, bahkan kita melihat mereka juga apakah masuk kreteria penerima PKH atau tidaknya," tuturnya

Menurutnya, validasi yang dilakukan terbagi menjadi dua metode, pertama validasi lapangan dan validasi pertemuan awal.

"Nah, pertemuan awal itu yang kita lakukan di kantor Balaii Desa, kalau validasi lapangan itu kita lakukan door to door ke masing-masing penerima manfaat apabila tidak hadir saat validasi pertemuan awal," katanya.

Sementara itu kadis Sosial Lampung Selatan yang juga turut hadir pada kesempatan itu menyamppaiakan pesan kepada para pendamping di desa tangjung ratu, Kusni Kamelia, Mardotillah dan Dendi Rendra Setiawan, agar teliti dalam melakukan Validasi data, “tolong yang teliti dalan melakuka verifikasi data jangan ssampai tidak teliti karena menyangkut keberlanjutan program PKH kedepan khususnya di lampung Selatan,” tegasnya.

Sementara Kepala Desa  Tanjung Ratu Bertalena, mengatakan terimakasih kepada kementrian social khusunya dinas sosial kabupaten Lampung Selatan karena sampai hari ini peserta PKH di desa tangjung ratu menjcapai 1000 peserta PKH. (sdb) Published: By: Admin - July 31, 2020

Monitoring Penyaluran Bansos PKH di Kota Bandung

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Melakukan Kunjungan Proses Penyaluran Bansos PKH : KKS tidak boleh dititipkan ke pihak manapun dan tetap lakukan Physical Distancing!

Hari ini, tanggal 22 Mei 2020 Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial RI melakukan kegiatan supervisi pada proses penyaluran Bantuan Sosial PKH di Kota Bandung. Kegiatan supervisi diwakili oleh Kepala Subdit Validasi dan Terminasi, Bapak Moch. Slamet Santoso (47), beserta SDM PKH Kota Bandung. Kunjungan pada kegiatan proses penyaluran bansos tersebut dilakukan di 4 (empat) Kecamatan yaitu, Kecamatan Coblong, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Ujung Berung.

Kegiatan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengambilan bansos PKH ditarik tunai sendiri oleh pemilik KKS. Serta mensosialisasikan kepada KPM bahwa pencairan bansos PKH Tahun 2020 akan dilakukan setiap bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2020. Selain itu, KPM juga diberikan pengarahan mengenai pemanfaatan bantuan sosial PKH oleh Bapak Moch. Slamet Santoso (47).

“Tidak boleh ada lagi KKS yang dititipkan ke pendamping atau pihak manapun. KPM harus menyimpan sendiri kartu tersebut” kata Kasubdit Validasi dan Terminasi, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial RI.

Adapun proses pencairan Bansos PKH yang dilakukan di 4 (empat) kecamatan tersebut mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Seperti mewajibkan KPM mengenakan masker, melakukan physical distancing ketika mengantri di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan menggunakan handsanitizer setelah melakukan penarikan uang tunai.

Upaya tersebut dilakukan oleh SDM PKH di Kota Bandung dilakukan untuk membantu penertiban KPM dalam proses penarikan Bansos serta membantu memutus rantai penyebaran virus Covid-19.(IR)

Published: By: Admin - May 22, 2020

CARA CEK DATA KITA ADA DI DTKS

Anda Penerima Bantuan Sosial Program Pemerintah, Cek Status Kepesertaan Anda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Jika anda penerima Bantuan Sosial Program pemerintah, cek status kepesertaan anda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

berikut caranya

1. Siapkan KTP
2. kemudian masuk ke alamat web site klik

Akan tampil seperti gambar berikut :

masukan sesuai indentitas yang kita miliki..

Aplikasi ini memberikan informasi-informasi di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta penerima Bantuan Sosial Pangan, Program Keluarga Harapan dan Penerima Bantuan Iuran sesuai dengan data terkini.

Published: By: Admin - May 21, 2020

SANGGAR BELAJAR DESA MARGO MULYO

Berbicara mengenai pendidikan pasti tidak akan lepas dari yang namanya sekolah. Karena sekolah merupakan  tempat  untuk  belajar. Sanggar  adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu program yang akan dituju.  Sanggar belajar Desa Margomulyo  memberikan kegiatan atau belajar suatu yang khusus. Yaitu melalui sanggar tari dan bimbingan belajar.

Published: By: Admin - January 21, 2019

Sistem Informasi BP3S Kemsos RI 2019 Disampaikan pada Sosialisasi SIM BP3S Kemsos RI

KONSEP BARU DIKLAT P2K2 / FDS PENDAMPING PKH

• Pergeseran proporsi pembelajaran Daring dan Luring
• Semula 34% Daring (10 hari) dan 66% Luring (12 hari)
• Menjadi 55% Daring (11 hari) dan 45% Luring (9 hari)
• Daring dibuka 30 hari, dengan instruksional disain yang berjenjang, prasyarat
• Kelulusan Daring Menjadi Prasayarat mengikuti Luring
• Akses LMS menggunakan Mobile Apps
• Daring dalam bentuk kelas besar 400-500 peserta dalam satu kelas daring
• Pendaftaran Secara Online

Published: By: Admin - January 14, 2019